Hukum Ikut Serta Dalam Parlemen
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Pertanyaan.
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : Bagaimana hukum ikut serta dalam majelis umat (parlemen) dan majelis sejenis yang ada di negeri- negeri Islam yang kadang-kadang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah?

Jawaban.
Yang saya yakini, bahwa setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara jelas dan juga tidak mengamalkan hukum-hukum Allah tersebut, maka tidak boleh bagi seorang muslim ikut serta menjadi anggota pada majelis negara tersebut ataupun parlemennya.
(lebih…)

Iklan

https://ummuabdirrahman.wordpress.com Namun mereka mengeluarkan berbagai fatwa hukum dengan mengatakan : “Barangsiapa yang tidak memilih maka dia munafik, sesungguhnya pemilu wajib, orang yang tidak memilih berarti telah berbuat dosa … .”

Dan semua hukum ini keluar dari jalan hawa nafsu. Bagaimana tidak? Dia memaksa manusia untuk menerima hukum, sistem dan proses legislasi ala musuh-musuh Allah yang telah diketahui oleh semua akan bahaya dan kerusakannya? Sedangkan mereka tidak mampu mendatangkan satu dalil pun yang menunjukkan dengan jelas bolehnya pemilu tersebut.

Lebih lanjut silahkan   download disini

Ini adalah risalah yang ringkas, yang aku sebutkan padanya nash-nash dari Sunnah Nabawiyyah yang mutawatir dalam menjelaskan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan dalam hal kemaksiatan, serta menjelaskan kewajiban menghormati, memuliakan dan menasehatinya, dan penjelasan tentang diharamkannya melepaskan baiat ketaatan dan haramnya memberontak terhadap mereka.

1. Hukum Memberontak Kepada Penguasa Muslim

2. Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri